Kota Blitar - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Blitar resmi mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan 96 formasi yang tersedia. Formasi tersebut terbagi menjadi 91 tenaga teknis dan 5 tenaga kesehatan. Pendaftaran CPNS ini akan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024 melalui website SSCASN - BKN RI. Masyarakat bisa mulai melakukan pendaftaran,diawali dengan membuat akun di SSCASN - BKN RI. Kemudian melampirkan sejumlah dokumen yang telah disyaratkan Surat Lamaran yang ditujukan ke Wali Kota Blitar, Ijazah asli, transkrip nilai dan lainnya. Sesuai jadwal pendaftaran bisa dilakukan mulai 20 Agustus - 06 September 2024.Dengan banyaknya pendaftar dan tingginya kompetisi, penting bagi calon pelamar untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam penipuan. Kepala BKPSDM Kota Blitar, Kusno mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan tidak mudah tergiur iming-iming kelulusan instan. “Seleksi CPNS dilakukan secara transparan dan terbuka. Jangan percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang,” tegasnya.MODUS PENIPUAN YANG SERING TERJADIBeberapa modus penipuan yang sering terjadi dalam rekrutmen CPNS antara lain:Menawarkan Jalur Khusus: Oknum penipu akan mengiming-imingi kelulusan melalui jalur belakang dengan syarat membayar sejumlah uang.Memalsukan Dokumen: Pelaku akan memberikan dokumen palsu seperti surat keterangan lulus atau SK pengangkatan.Mengatasnamakan Instansi Pemerintah: Oknum penipu seringkali mengaku sebagai pegawai atau perwakilan dari instansi pemerintah.PENTINGNYA MEMAHAMI PROSES SELEKSIUntuk menghindari menjadi korban penipuan, masyarakat perlu memahami betul tahapan seleksi CPNS. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan:1. Pahami Prosedur Pendaftaran Secara ResmiProses pendaftaran CPNS harus dilakukan melalui website resmi SSCASN - BKN RI. Jangan tergiur oleh tawaran untuk mendaftar melalui pihak ketiga atau calo yang mengaku bisa mempermudah proses. Semua informasi terkait pendaftaran, termasuk pembuatan akun dan dokumen yang dibutuhkan, dapat ditemukan di website resmi BKPSDM Kota Blitar dan SSCASN - BKN RI.2. Waspada ! Jangan Percaya Janji Lulus Tanpa SeleksiBerhati-hatilah dengan pihak yang menjanjikan kelulusan tanpa harus mengikuti seleksi. Proses rekrutmen CPNS harus melalui tahapan seleksi yang ketat dan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Tidak ada jaminan kelulusan di luar prosedur yang ditetapkan, jadi pastikan untuk mengikuti semua tahap seleksi sesuai dengan petunjuk resmi.3. Waspadai Permintaan Biaya TambahanProses seleksi CPNS tidak memungut biaya apapun untuk pendaftaran atau tahapan seleksi. Jika ada pihak yang meminta uang atau tarif sebagai syarat untuk melanjutkan proses pendaftaran atau seleksi, itu adalah indikasi penipuan. Selalu pastikan bahwa semua transaksi dilakukan melalui saluran resmi dan gratis.4. Jangan Tertipu dengan Surat Keputusan (SK) PalsuPenipu seringkali akan memberikan Surat Keputusan (SK) palsu untuk meyakinkan calon pelamar. Ingatlah bahwa semua keputusan terkait pengangkatan CPNS diumumkan secara terbuka melalui saluran resmi pemerintah, bukan melalui individu atau pihak ketiga. Verifikasi setiap dokumen yang Anda terima dengan pihak berwenang untuk memastikan keasliannya.5.Manfaatkan Sumber Informasi ResmiSelalu perhatikan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh media informasi resmi Pemerintah Kota Blitar, BKPSDM Kota Blitar dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hindari informasi yang tidak jelas sumbernya. Sebelum memberikan data pribadi atau melakukan pembayaran, pastikan informasi yang Anda dapatkan benar-benar valid.6. Edukasi Diri dan Orang SekitarSalah satu langkah pencegahan yang paling efektif adalah dengan terus-menerus mengedukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar tentang modus penipuan yang ada. Pelajari ciri-ciri penipuan dan pastikan untuk selalu memeriksa informasi dari sumber yang terpercaya.7. Laporkan Kasus PenipuanJika Anda menemukan adanya indikasi penipuan atau merasa telah menjadi korban penipuan, segera laporkan kepada pihak berwenang atau panitia seleksi. Melaporkan kasus penipuan akan membantu mencegah kerugian lebih lanjut dan menjaga integritas proses seleksi CPNS. https://blitarkota.go.id/berita/waspada-penipuan-hindari-janji-manis-calo-ini-tips-lolos-seleksi-cpns-kota-blitar 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi JAGA pada Desember 2016. JAGA adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara.JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. JAGA juga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon feedback dari masyarakat.Aplikasi JAGA bisa diunduh melalui Play Store pada telepon seluler berbasis Android.Nah, portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparasi dari pemerintah dan masyarakat diberi nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID).Pada 2016 hingga akhir 2018, pranala https://jaga.id/ mengarah pada situs resmi JAGA yang menampilkan informasi dan diskusi terkait sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, desa dan perizinan.Seiring dengan pengembangan JAGA versi gawai, laman JAGA.ID kemudian dioptimalkan dengan penambahan informasi seputar aplikasi pencegahan korupsi milik KPK yang dirangkum dalam Menu "Jendela Daerah".Tidak hanya Jendela Daerah, JAGA.ID pun turut merangkum aplikasi milik Tim Nasional Pencegahan Korupsi, yang merupakan tim gabungan dari 5 Kementerian/Lembaga (Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi), bernama "Strategi Nasional Pencegahan Korupsi" (Stranas PK).Sampai saat ini, JAGA.ID telah mengintegrasikan aplikasi monitoring sebagai berikut:Koordinasi Wilayah berupa indeks pencapaian rencana aksi pencegahan korupsi yang telah disepakati oleh tiap-tiap Pemerintah Daerah;e-LHKPN berupa status pelaporan LHKPN dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah beserta tren kepatuhan pelaporan LHKPN tiap-tiap daerah;Gratifikasi berupa rekapitulasi pelaporan gratifikasi dan daftar Unit Pengendali Gratifikasi yang ada di tiap-tiap daerah;Jejak Kasus berupa daftar perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang ditangani oleh KPK.Keempat aplikasi di atas dirangkum dalam satu menu dengan nama "Jendela Daerah" yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk memantau progres pencegahan korupsi di daerah masing-masing.A. Tentang Jendela DaerahMenu ini seperti etalase untuk melihat daerah di seluruh Indonesia. Jendela daerah memberikan informasi seputar aksi pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah secara rinci terkait pemberantasan korupsi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, aksi cegah gratifikasi, hingga jejak kasus di tiap provinsi hingga kabupaten/kota, tuntas dibahas pada Jendela Daerah.Memudahkan Masyarakat dengan Integrasi Aplikasi Pencegahan KorupsiDesain Jendela Daerah yang menggabungkan aplikasi seputar pencegahan korupsi dalam 1 laman website merupakan komitmen KPK untuk memberikan layanan informasi yang lengkap dan mudah akses kepada masyarakat. Aplikasi yang ada dalam 1 laman website Jendela Daerah ini di antaranya:     1. Pemberantasan KorupsiMerupakan aplikasi terkait pemenuhan capaian perbaikan 8 area intervensi yang dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah.Laporan Pemerintah Daerah dipantau langsung Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Koorwil) KPK berdasarkan Rencana Aksi (Renaksi) pencegahan korupsi yang sudah disepakati Pemda.Melalui Aplikasi Pemberantasan Korupsi, masyarakat dapat mengetahui progres pembenahan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam meminimalisir terjadinya praktik korupsi.     2. e-LHKPNDirektorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK (PP LHKPN) menjalankan upaya pencegahan korupsi melalui LHKPN yang saat ini media pelaporannya sudah didigitalisasi melalui elhkpn.kpk.go.id.Melalui e-LHKPN, masyarakat dapat mengetahui kepatuhan dari Penyelenggara Daerah khususnya Kepala Daerah serta tren pelaporan setiap daerah.     3. GratifikasiMinimnya pemahaman terkait gratifikasi mendorong Direktorat Gratifikasi KPK terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK.Melalui Jendela Daerah, aplikasi GOL diekstrak menjadi Peta Sebaran Pelaporan Gratifikasi yang menggambarkan jumlah pelaporan gratifikasi masuk dan kontak Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) setempat untuk memudahkan penerima (penyelenggara negara) melaporkan gratifikasi.     4. Jejak KasusMenampilkan informasi seputar rekam kasus dan terpidana pelaku korupsi di masing-masing wilayah. KPK berharap masyarakat dapat turut serta mengawal penyelenggaraan dan pembenahan Pemda dalam rangka pencegahan korupsi.Jejak Kasus merupakan kompilasi arsip perkara tindak pidana korupsi (berkekuatan hukum tetap/inkracht) yang ditangani KPK sejak tahun 2005 sampai saat ini. B. Sektor Pelayanan PublikDi situs resmi JAGA ini ada empat sektor pelayanan publik yakni pendidikan, kesehatan, desa dan perizinan.     1. PendidikanUntuk memantau bagaimana penggunaan dana pendidikan. Misalnya soal BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 2. KesehatanPublik bisa memantau dan membuat laporan soal pelayanan di puskesmas atau rumah sakit. 3. DesaPublik memantau bagaimana perkembangan desa mereka. Jika ada hal-hal yang mencurigakan soal dana, bisa dilaporkan. 4. PerizinanMasyarakat bisa mendapatkan informasi seperti jenis, waktu pengurusan, serta status permohonan izin.C. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)Adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.Timnas PK melibatkan peran serta pemangku kepentingan lainnya mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Stranas PK.Sumber : Indonesia.go.id