Tupoksi

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah;
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota  melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud  Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup ;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang  kebersihan kota ;
7. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
8. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
9. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
10. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
14. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
15. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
16. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
17. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
18. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang        

Untuk melaksanakan fungsi  Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan :

1. pemberikan bantuan teknis Sarana dan Prasarana persampahan kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota ;
2. peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) persampahan  kota ;
3. pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan dan pemakaman skala kota ;
4. pembentukan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan dan pemakaman di wilayah kota ;
5. penyusunan peraturan kepala daerah kebijakan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi ;
6. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota ;
7. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota ;
8. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota ;
9. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota ;
10. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan  keanekaragaman hayati skala kota ;
11. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota ;
12. penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
13. pemantauan dampak deposisi asam skala kota ;
14. penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota ;
15. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota ;
16. pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak  lingkungan skala kota ;
17. penegakan hukum lingkungan skala kota ;
18. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota ;
19. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota ;
20. pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan ;
21. pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota ;
22. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota ;
23. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota ;
24. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota ;
25. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota ;
26. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah ;
27. penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional ;
28. pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan ;
29. pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota ;
30. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota ;
31. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala ;
32. pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota ;
33. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah ;
34. perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
35. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota ;
36. penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya ;
37. pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
38. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota ;
39. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota ;
40. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dalam wilayah kota ;
41. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dalam wilayah kota ;
42. pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
43. penilaian AMDAL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
44. peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
45. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan ;
46. izin lokasi pengolahan limbah B3.
47. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota ;
48. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota ;
49. izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas ;
50. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 ;
51. perencanaan operasional program Lingkungan Hidup;
52. menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Lingkungan Hidup;
53. penetapan kebijakan operasional di bidang Lingkungan Hidup;
54. penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan Prasana dan Sarana (PS) persampahan di kota ;
55. pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota ;
56. evaluasi kinerja penyelenggaraan Prasana dan Sarana (PS) persampahan di wilayah kota ;
57. penyusunan peraturan daerah kebijakan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi ;
58. pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara Parasana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah kota ;
59. pemberian izin penyelenggaraan Parasana dan Sarana (PS) air limbah di wilayah kota ;
60. penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota ;
61. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Parasana dan Sarana (PS) air limbah kota
62. penyelenggaraan sosialisasi  pada  kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Parasana dan Sarana (PS) air limbah ;
63. monitoring penyelenggaraan Parasana dan Sarana (PS) air limbah di kota ;
64. evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota ;
65. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan air limbah ;