Logo

tata

Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan

(1)    Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas   merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Tata Lingkungan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan menjalankan fungsi :
a.    Pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
b.    Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta cadangan sumberdaya alam;
c.    Melakukan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;
d.    Melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
e.    Melakukan penyusunan RPPLH;
f.    Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
g.    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
h.    Mengembangkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang RPPLH;
i.    Melaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Kota;
j.    Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi dan diklat;
k.    Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KRP Kota yang telah disesuaikan dengan KLHS;
l.    Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam KLHS dan pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang KLHS;
m.    Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
n.    Melakukan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
o.        Melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
p.    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
q.    Melakukan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
r.    Mengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
s.    Melakukan pemetaan sumber penghasil dan pengumpul limbah B3;
t.    Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
u.    Penyusunan kebijakan perizinan bagi penghasil dan pengumpul limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
v.    Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian pencemaran atau kerusakan lingkungan);
w.    Melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi daerah pencemaran dan kerusakan lingkungan);
x.    Menyusun kebijakan dan pengembangan metode penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
y.    Menyusun kebijakan dan pengembangan metode pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
z.    Penyediaan sarpras penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
aa.    Menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
bb.    Pemetaan usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu pengesahan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
cc.    Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap  penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
dd.    Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
ee.    Pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
ff.    Menyusun kebijakan tentang tatacara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
gg.    Menyelenggarakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
hh.    Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
ii.    Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
jj.    Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
kk.    Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
ll.    Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
mm.    Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
nn.    Sosialisasi tata cara pengaduan ;
oo.    Penyediaan sarana prasarana penilaian lingkungan (laboratorium lingkungan);
pp.    Pengelolaan pendapatan atas jasa layanan izin gangguan, MCK, sedot tinja/kakus.